pp 82 tahun 2001. 11. pp 82 tahun 2001

PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN I II III IV Ph 5-9 6-9 6-9 5-9 Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah BOD Mg/L 2 3 6 12 PERATIJRAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL 14 Desember 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas Mangan. 1. No. Jakarta : Presiden Republikberdasarkan PP No. baku mutu kualitas air pada Peraturan Pemerintah No. Naubeq. 82 tahun 2001; PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air | Dinas Lingkungan Hidup. (ln No. Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Pemerintah. 161, TLN No. 17, LN. Pejabat Pengundangan. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan Menurut PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air, kadar maksimum Nitrit yang diperbolehkan untuk kelas 1 s/d 3 adalah 0,06 mg/l sedangkan untuk kelas 4 tidak dipersyaratkan. 07 NTU) melebihi baku mutu yaitu 5 NTU, parameter kimia BOD (hulu = 16, hilir = 19) melebihi baku mutu yaitu 2 mg/l, dan COD (hulu = 25. PARAMETER SATUAN KELAS KETERANGAN I II III IV. Dalam pasal 1 ayat 9 Pemerintah Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 menjelaskan bahwa ukuran batas kadar makhluk hidup zat, energi, atau komponen yang ada atau harus Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kualitas air Danau Laimadat dengan Standar Baku Mutu perairan untuk budidaya ikan air tawar (PP No. 492 Tahun 2010 2. 82 Tahun 2001. Tematik. 2 Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut. Berdasarkan surat Peraturan Pemerintah RI No. Jika kadar merkuri pada perairan sungai telah melebihi batas seperti ketentuan yang telah diatur oleh PP No 82 Tahun 2001, maka dapat dikatakan bahwa perairan tersebut telah. Peraturan: 82: Jenis/Bentuk Peraturan: Peraturan Pemerintah: Singkatan Jenis/Bentuk Peraturan: PP: Tempat Penetapan: Jakarta: Tanggal-Bulan-Tahun Penetapan: 14 Desember 2001. 82 tahun 2001, tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pengertian limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia baik berupa padat, cair ataupun gas yang dipandang sudah tidak layak dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Judul. 231, TLN NO. METADATA PERATURAN. Anda dapat mencari, menelusuri, dan mengunduh dokumen hukum sesuai dengan kategori yang diinginkan. zat padatan (dinyatakan dengan TSS dan TDS). Parameter yang diukur dan diamati yaitu parameter fisika, parameter kimia danPP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 4. NOMOR 8 TAHUN 2001 TENTANG PUPUK BUDIDAYA TANAMAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Uji laboratorium sampel air menggunakan parameter TSS, TDS, Nitrat, BOD, dan COD. PP No. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan kualitas air Danau Laimadat dengan Standar Baku Mutu perairan untuk budidaya ikan air tawar (PP No. U. PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas. LAMPIRAN PERATIJRAN PEMERINrAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL 14 Desember 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITASAIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas PARAMETER. Lampiran PP No 82 Tahun 2001. 45-30. ID : 6 HLM. 82 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengendalian pencemaran air, maka tugas pengawasan atas penataan persyaratan dalam izin pembuang air limbah menjadi kewenangan bupati/walikota. masing – masing drainase telah melewati standar baku mutu PP 82 tahun 2001 sedangkan konsentrasi Minyak dan Lemak tidak melewati standar baku mutu PP 82 tahun 2001. Diseminasi PP. 82 tahun 2001 yang mana parameter yang diukur untuk parameter fisika seperti emperatur, residu erlarut dan ersuspensi air Sungai Rokan masih tergolong aman karena masih termasuk dalam kualitas air II. Standard parameter kimia kualitas air budidaya ikan berdasarkan PP No. Sungai tambakbayan 2020. Adanya kandungan nitrit. 29 Tahun 2003 Tentang Pedoman Perizinan Cair Limbah Sawit; Kepmen LH No. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemran air. PP RI No. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan Share & Embed "Lampiran-PP-No. Nomor. Tabel 1. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan. peruntukkan air sesuai dengan PP 82 tahun 2001. 492 Tahun 2010. Peraturan Perundang-undangan. PA. 1. 82 th 2001. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 tahun 2001 and Peraturan Gubernur Jawa Timur No. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa perairanScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Anonim, 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Jakarta. PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan, PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan. (PP) NO. Permen No. yang memiliki kisaran salinitas antara 0,1 ppt sampai 32,33 ppt (DKP Halmahera Utara, 2009). 82"S 108°59'32. PENGELOLAAN KUALITAS AIR . 82 Tahun 2001 Parameter Kimia Organik 1. Contoh CVb2. 57:2008 tentang Air dan Air Limbah - Bagian 57: Metoda Pengambilan C. PP ini mencabut PP Nomor 19 Tahun 1999; PP Nomor 41 Tahun 1999; PP Nomor 82 Tahun 2001; PP Nomor 27 Tahun 2012; PP Nomor 101 Tahun 2014; dan ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup. U. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 - Pusat Data Hukumonline. 82 Tahun 2001). bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan. 2019/NO. PP Nomor 82 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bertujuan untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan peserta jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya peningkatan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja dan. 2014 No. -82-Tahun-2001(1). pdf For Later. U. 8204-19938-1-SM. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air T. 2012. Sedangkan untuk parameter kimia anorganik seperti pH, BOD 5, COD, DO, Nitrit sbg N, Amonia (NH 3Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teransaksi Elektronik T. berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum untuk air bersih tidak memenuhi syarat terdapat e-coli 4/100ml, di karenakan kondisi air PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 7K views•35 slides. PP 63 tahun 2000 - Keselamatan dan Kesehatan terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion; PP 3 tahun 2001 - Keamanan dan Keselamatan Penerbangan; PP 74 tahun 2001 - Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; PP 82 tahun 2001 - Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (tidak berlaku) PP 26. Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 6. Kadar nitrit apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. Metode PHA dilaksanakaan sebagai berikut: Pendugaan asupan (I) (ATSDR, 2005): I = b avg E t W xt. . 084 dari 560. 82 2001 (2) Pemerintah dapat menugaskan Propinsi Propinsi yang bersangkutan untuk melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c. 81 Tahun 2001 Alat Dan Mesin Budidaya Tanaman DETAIL PERATURAN Abstrak. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 7 tahun 2004; UU No. 6708, jdih. Dalam pasal 1 ayat 9 Pemerintah Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 menjelaskan bahwa ukuran batas kadar makhluk hidup zat, energi, atau komponen yang ada atau harusEvaluation was done based on PP no 82/2001 (Government Regulation no 82/2001) and trophic status according to the criteria stated in KepMen LH No:28/2009. Lembang No. 11. Badan/Pengarang:. berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum untuk air bersih tidak memenuhi syarat terdapat e-coli 4/100ml, di karenakan kondisi airPeraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air T. NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 9. undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan;. Hubungi kami melalui Facebook fb. 3907, LL SETNEG : 62 HLM. Peraturan Pemerintah (PP). 82 Tahun 2001 Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 terlihat bahwa parameter pH, BOD, dan TSS masih berada dalam ambang batas baku mutu. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR. 77626471. Penentuan status mutu air menggunakan metode indeks pencemaran menurut KepMenLH 115/2003, dengan. PP No. SETKAB. Tia Rino Aszari. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Peraturan Perundang-undangan. NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. E. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN. SATUAN. Pada PP No. 74, LN. 82 Tahun 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air. 394 Tahun 2003. PP No. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 4. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan. 15. 78 Tahun 2010 Reklamasi Dan Pascatambang MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Cod dan bod Gilang The'iceMan 49. Presiden Republik Indonesia. Baiq Farida. setneg. Anonim, 2003, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Jakarta. You are on page 1 of 3. Jenis Kelas. merupakan bahan baku air minum, termasuk air PAMPP 82 - 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. dan LPP No. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang nyata antara radius 700 m dan 1500 km. NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Judul Asli. . PP 82 tahun 2001 dan PerMenKes 492 tahun 2010 dan analisis risiko kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang -Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 7. Lampiran PP no 82 tahun 2001. Pemerintah Republik Indonesia. Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. 18 halaman. 2014. 4 Tahun 2016. Nilai TDS yang didapatkan sekitar 100,3 ppm hingga 117 ppm. LAMPIRAN PERATIJRAN PEMERINrAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TANGGAL 14 Desember 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITASAIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas PARAMETER. UU Air Limbah. 82 tahun 2001 dan penilaian status mutu air S. File ini berisi isi lengkap, penjelasan, dan lampiran dari PP No. berdasarkan PP 82 tahun 2001 untuk kelas II yaitu 0,01 mg/L, maka konsentrasinya masih berada di bawah baku mutu. 12 tahun 2008; UU No. PP No. 10. 2. Erosi dan sedimentasi yang sangat tinggi disebabkan oleh sifat tanah di DAS Sentani yang pada umumnya terdiri dari jenis tanah yang peka erosi, curah hujan yang tinggi dan kondisi geografi seperti kemiringan lereng yang melebihi 5%. PRESIDEN. 3K views•3 slides. Fadlillahi Hafiz. Pejabat Pengundangan. PP No. No 82 Tahun 2001 standar baku mutu yaitu 1000 mg/L,sehingga konsentrasi TDS masih di bawah standar baku mutu. 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.